BAB 1

HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Ekonomi, pada hakikatnya, bukanlah ilmu yang berdiri sendiri lepas dari pandangan hidup manusia yang menjalankannya. Setiap sistem ekonomi selalu bertolak dari suatu asumsi dasar tentang siapa manusia itu, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana ia semestinya berhubungan dengan sesama serta dengan alam semesta. Asumsi inilah yang disebut sebagai filosofi antropologis suatu sistem ekonomi, dan asumsi itu pula yang membedakan secara mendasar sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dengan sistem ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, manusia diposisikan sebagai individu otonom yang bertindak semata-mata demi kepentingan dan kepuasan dirinya sendiri. Manusia dipandang sebagai subjek yang bebas nilai, rasional dalam pengertian instrumental, dan berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pribadi. Sebaliknya, dalam sistem sosialis-komunis, manusia cenderung direduksi menjadi bagian dari kolektivitas kelas sosial, di mana kepentingan individu dilebur ke dalam kepentingan negara atau masyarakat secara total.

Sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam sama-sama menolak kedua ekstrem tersebut. Keduanya memandang manusia sebagai makhluk yang utuh: memiliki dimensi individual sekaligus sosial, memiliki dimensi jasmani sekaligus rohani, dan yang terpenting, memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonominya. Dalam pandangan Pancasila, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama) yang sekaligus adalah makhluk sosial yang beradab (sila kedua), bagian dari kesatuan bangsa (sila ketiga), subjek yang berdaulat dalam musyawarah (sila keempat), dan pengemban amanah keadilan sosial (sila kelima). Dengan demikian, manusia dalam ekonomi Pancasila bukan sekadar economic man yang mengejar laba, melainkan warga negara yang aktivitas ekonominya senantiasa terikat pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Demikian pula dalam Islam, manusia diposisikan sebagai 'abd (hamba Allah) sekaligus khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. Status hamba menempatkan manusia dalam kedudukan tunduk dan bertanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan ekonominya seperti mencari nafkah, berdagang, dan mengelola harta. Status khalifah menempatkan manusia sebagai pengelola sumber daya bumi yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya, bukan pemilik mutlak yang bebas berbuat sekehendak hati. Maka, dalam kedua sistem ini, manusia sebagai subjek ekonomi tidak pernah berdiri sendiri secara netral, melainkan senantiasa terikat oleh tanggung jawab moral dan spiritual.

Titik temu yang jelas antara kedua perspektif ini adalah penolakan terhadap pandangan bahwa manusia ekonomi adalah makhluk yang sepenuhnya bebas nilai. Baik Pancasila maupun Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi selalu berada dalam bingkai etika dan nilai transendental, sehingga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

Untuk memahami perbedaan mendasar antar sistem ekonomi, penting untuk membandingkan tiga model antropologi ekonomi yang berbeda: homo economicus, homo Islamicus, dan manusia Pancasila.

Homo Economicus adalah konsep manusia yang lahir dari tradisi ekonomi klasik dan neoklasik Barat. Model ini mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadinya (utility maximization), memiliki informasi yang relatif sempurna, dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi material semata. Dalam model ini, altruisme, nilai spiritual, dan kepentingan komunitas dianggap sebagai variabel eksternal yang tidak esensial bagi perilaku ekonomi rasional. Kritik utama terhadap konsep ini adalah sifatnya yang reduksionistik: manusia direduksi menjadi kalkulator kepentingan diri yang mengabaikan dimensi moral dan spiritual kehidupan.

Homo Islamicus, sebagaimana dikembangkan oleh para ekonom Muslim kontemporer, hadir sebagai kritik dan alternatif atas homo economicus. Homo Islamicus adalah manusia yang perilaku ekonominya dibimbing oleh nilai-nilai syariah: ia rasional, namun rasionalitasnya tunduk pada batasan halal-haram; ia mengejar keuntungan, namun keuntungan itu harus diperoleh dan digunakan sesuai maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat); ia individu yang berhak atas harta pribadi, namun hak itu dibarengi kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan larangan riba serta israf (pemborosan). Homo Islamicus tidak semata memaksimalkan kepuasan duniawi, melainkan juga mengejar falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat.

Manusia Pancasila merupakan konsep antropologi ekonomi yang khas Indonesia, yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan perilaku. Manusia Pancasila bukan individu yang berdiri sendiri melepaskan diri dari komunitasnya, juga bukan kolektivitas yang menegasikan hak individu. Ia adalah pribadi yang berkarya secara mandiri namun tetap berorientasi pada kepentingan bersama, sebagaimana tercermin dalam semangat gotong royong dan koperasi yang menjadi soko guru perekonomian nasional menurut Pasal 33 UUD 1945.

Sintesis integratif dari ketiga model ini menampilkan sebuah gambaran manusia ekonomi yang: (1) rasional namun tidak semata materialistis; (2) berorientasi laba namun dibatasi etika dan syariat; (3) individual namun terikat tanggung jawab sosial dan kolektif; dan (4) berdimensi duniawi namun senantiasa terhubung dengan dimensi ketuhanan. Titik temu antara homo Islamicus dan manusia Pancasila jauh lebih dekat dibandingkan titik temu keduanya dengan homo economicus, karena keduanya sama-sama menempatkan nilai transenden dan keadilan sosial sebagai kerangka pembatas rasionalitas ekonomi, bukan sekadar variabel tambahan yang bersifat opsional.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

Konsep khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) dalam Islam mengandung implikasi ekonomi yang sangat mendalam. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga kelestarian bumi beserta seluruh sumber dayanya. Amanah ini membawa konsekuensi bahwa kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif, bukan mutlak, karena pemilik hakiki segala sesuatu adalah Allah. Implikasinya dalam ekonomi adalah larangan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, larangan monopoli yang merugikan orang banyak, serta kewajiban mendistribusikan sebagian harta melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah.

Konsep ini memiliki paralel yang kuat dengan kedudukan warga negara dalam sistem Pancasila. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak untuk berusaha dan memiliki harta, namun hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menjaga kepentingan bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara dalam konteks ini berperan mirip dengan fungsi kekhalifahan kolektif: mengatur dan mendistribusikan sumber daya agar tidak terjadi ketimpangan dan penguasaan oleh segelintir pihak.

Tanggung jawab bersama ini bersifat berlapis: tanggung jawab individu kepada Tuhan (dalam Islam) dan kepada hukum serta konstitusi (dalam Pancasila); tanggung jawab individu kepada sesama manusia melalui mekanisme redistribusi dan solidaritas sosial; serta tanggung jawab kolektif bangsa untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dengan demikian, baik konsep khalifah maupun konsep warga negara Pancasila menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah ranah privat yang bebas dari akuntabilitas publik dan spiritual, melainkan wilayah yang senantiasa diawasi oleh nilai pertanggungjawaban vertikal maupun horizontal.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Salah satu ciri paling menonjol dari sistem ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam adalah penekanan pada prinsip keseimbangan atau tawazun (dalam istilah Islam) antara tiga kepentingan: individu, kolektif atau masyarakat, dan ilahi atau transenden.

Kepentingan individu diakui dan dihormati dalam kedua sistem ini. Islam mengakui hak milik pribadi (al-milkiyyah al-fardiyyah) sebagai bagian dari fitrah manusia, sepanjang diperoleh dengan cara yang halal. Pancasila, melalui sila kelima dan Pasal 33 UUD 1945 ayat 4, juga mengakui bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, namun tetap membuka ruang bagi usaha swasta dan inisiatif individu selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kepentingan kolektif atau sosial menjadi penyeimbang penting agar kepentingan individu tidak berkembang menjadi individualisme yang merugikan masyarakat luas. Dalam Islam, hal ini termanifestasi dalam kewajiban zakat, larangan riba dan penimbunan harta (ihtikar), serta anjuran kuat untuk bersedekah dan berwakaf. Dalam Pancasila, kepentingan kolektif termanifestasi dalam semangat gotong royong, sistem koperasi sebagai soko guru ekonomi, dan prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kemakmuran rakyat di atas kemakmuran perseorangan.

Kepentingan ilahi atau transenden menjadi dimensi ketiga yang membedakan kedua sistem ini secara tegas dari sistem ekonomi sekuler. Dalam Islam, seluruh aktivitas ekonomi pada akhirnya diarahkan untuk mencapai ridha Allah, sehingga terdapat batasan halal-haram yang tidak bisa dinegosiasikan oleh pertimbangan untung-rugi duniawi semata. Dalam Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan filosofis tertinggi yang menjiwai seluruh sila lainnya, termasuk sila kelima tentang keadilan sosial, sehingga aktivitas ekonomi bangsa Indonesia idealnya juga tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas keagamaan.

Keseimbangan tiga dimensi inilah yang menjadi kekuatan utama sekaligus tantangan terbesar dalam implementasi kedua sistem ekonomi ini. Kekuatannya terletak pada potensi terciptanya ekonomi yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan dibandingkan sistem yang hanya menekankan efisiensi material. Tantangannya terletak pada bagaimana menerjemahkan keseimbangan filosofis ini ke dalam kebijakan dan institusi ekonomi yang konkret dan operasional.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan titik temu ontologis paling fundamental antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam. Ontologi di sini merujuk pada pemahaman mendasar tentang hakikat realitas dan keberadaan, termasuk keberadaan manusia dan aktivitas ekonominya. Kedua sistem ini berangkat dari premis ontologis yang sama, yaitu bahwa realitas semesta, termasuk manusia dan seluruh sumber daya ekonomi di dalamnya, bersumber dari dan bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Premis ontologis ini melahirkan sejumlah konsekuensi epistemologis dan etis yang serupa dalam kedua sistem. Pertama, kebenaran dan kebaikan dalam ekonomi tidak semata ditentukan oleh logika pasar atau kalkulasi untung-rugi, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan nilai ketuhanan dan moralitas yang bersumber darinya. Kedua, manusia sebagai pelaku ekonomi memiliki kedudukan yang mulia namun sekaligus terbatas: mulia karena diberi akal dan kebebasan berusaha, namun terbatas karena bukan pemilik mutlak atas alam semesta dan hasil usahanya. Ketiga, keberkahan (dalam istilah Islam) atau kemaslahatan bersama (dalam istilah Pancasila) menjadi tujuan akhir ekonomi yang melampaui sekadar pertumbuhan angka-angka statistik.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks negara Pancasila tidak dimaksudkan untuk menegakkan satu agama tertentu sebagai dasar negara, melainkan untuk menegaskan bahwa negara dan seluruh sistem kehidupan bernegara, termasuk sistem ekonominya, tidak berdiri di atas paham sekularisme yang memisahkan sama sekali urusan negara dari nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks inilah, nilai-nilai ekonomi Islam, sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia sekaligus salah satu sumber nilai keagamaan bangsa, dapat dan secara historis telah banyak memengaruhi corak kebijakan dan institusi ekonomi Indonesia, seperti perbankan syariah, zakat sebagai instrumen fiskal, dan wakaf produktif, tanpa mengingkari kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan.

Dengan demikian, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai jembatan ontologis yang memungkinkan terjadinya dialog dan sintesis konstruktif antara sistem ekonomi Pancasila yang bersifat inklusif-kebangsaan dengan sistem ekonomi Islam yang bersifat spesifik-teologis, tanpa harus mereduksi salah satu di antara keduanya. Kedua sistem sama-sama menegaskan bahwa manusia ekonomi sejati adalah manusia yang menyadari dirinya sebagai makhluk yang bertanggung jawab, baik secara horizontal kepada sesama dan bangsanya, maupun secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.