BAB 10

 A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam

Sistem keuangan konvensional global, yang berbasis pada mekanisme bunga (interest-based system), telah berulang kali menunjukkan kerapuhan struktural melalui berbagai krisis finansial besar—krisis Asia 1997-1998, krisis finansial global 2008, hingga berbagai gejolak finansial yang lebih kecil namun berulang. Kritik utama terhadap sistem ini adalah kecenderungannya menciptakan ekonomi gelembung (bubble economy) di mana pertumbuhan sektor keuangan jauh melampaui pertumbuhan sektor riil, sehingga uang "berkembang biak" dari uang itu sendiri (melalui bunga dan instrumen derivatif) tanpa korelasi yang jelas dengan aktivitas produktif riil.

Dari perspektif Islam, akar persoalan ini terletak pada institusionalisasi riba sebagai fondasi sistem keuangan—bunga memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung risiko usaha riil, sementara peminjam (individu maupun negara) menanggung beban kewajiban tetap terlepas dari kondisi ekonomi riil yang dihadapinya, menciptakan struktur yang secara sistemik rentan terhadap krisis ketika beban utang melampaui kapasitas pembayaran riil peminjam.

Dari perspektif Pancasila dan semangat ekonomi kerakyatan, kritik terhadap sistem keuangan konvensional berfokus pada kecenderungannya memperlebar kesenjangan antara sektor keuangan (yang menguntungkan kalangan berpunya dengan akses modal) dan sektor riil rakyat kebanyakan (petani, nelayan, pelaku UMKM) yang seringkali kesulitan mengakses pembiayaan formal dan terjebak pada rentenir atau pinjaman informal dengan bunga yang jauh lebih mencekik.

Titik temu kedua kritik ini menegaskan urgensi reformasi sistem keuangan nasional menuju sistem yang lebih terhubung dengan sektor riil (asset-backed dan risk-sharing, bukan sekadar debt-based dan risk-transfer), lebih inklusif terhadap kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan dari sistem keuangan formal, dan lebih tahan terhadap gejolak spekulatif yang tidak berkorelasi dengan aktivitas ekonomi produktif riil—sebuah agenda reformasi yang menemukan momentumnya melalui pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif struktural, bukan sekadar niche market bagi kalangan tertentu.

B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional

Larangan riba dalam Islam bersifat tegas dan tanpa kompromi (QS. Al-Baqarah: 278-279 bahkan menyebut bahwa mereka yang tidak meninggalkan riba dianggap berperang melawan Allah dan Rasul-Nya), namun implementasinya dalam konteks reformasi sistem keuangan nasional Indonesia yang majemuk secara agama memerlukan pendekatan yang bijaksana: bukan dengan memaksakan penghapusan total sistem keuangan konvensional, melainkan dengan membangun dan memperkuat sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang setara dan kompetitif, memberikan pilihan nyata bagi masyarakat yang menghendaki transaksi keuangan bebas riba.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 yang menyatakan bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan menjadi salah satu momentum penting yang mendorong percepatan pengembangan perbankan syariah nasional, meski implementasinya bersifat bertahap mengingat kompleksitas sistem keuangan nasional yang telah mapan berbasis konvensional selama puluhan tahun sebelumnya. Pendekatan gradual ini sejalan dengan metode tadarruj (bertahap) yang juga digunakan Al-Qur'an sendiri dalam mengharamkan riba secara bertahap pada masa awal Islam.

Dari perspektif Pancasila, reformasi sistem keuangan menuju sistem yang lebih berbasis bagi hasil (profit-loss sharing) daripada bunga tetap sejalan dengan semangat keadilan sosial, karena sistem bagi hasil secara struktural mendistribusikan risiko secara lebih proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha, dibandingkan sistem bunga yang membebankan risiko secara tidak proporsional kepada peminjam terlepas dari kondisi usaha riil yang dihadapinya.

Reformasi konkret yang dapat didorong meliputi perluasan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan sektor pertanian yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan konvensional karena dianggap berisiko tinggi, pengembangan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sukuk sosial) sebagai pelengkap sistem keuangan komersial, serta penguatan regulasi yang mencegah praktik pinjaman online ilegal dan rentenir yang secara faktual mempraktikkan riba dengan tingkat bunga yang sangat mencekik dan merugikan masyarakat kecil.

C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan

Demokrasi keuangan merujuk pada gagasan bahwa akses terhadap layanan keuangan (tabungan, pembiayaan, investasi) seharusnya terbuka secara luas bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kalangan yang telah memiliki modal dan jaminan aset yang memadai—sebuah cita-cita yang sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi Pancasila yang menolak konsentrasi akses ekonomi pada segelintir kelompok yang telah mapan secara finansial.

Perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai basis pembiayaannya, secara teoretis memiliki karakter yang lebih inklusif dibandingkan perbankan konvensional yang mensyaratkan jaminan (collateral) dan rekam jejak kredit (credit history) yang kerap sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skema bagi hasil yang ideal, bank syariah menjadi mitra usaha yang menanggung risiko bersama nasabah, bukan sekadar kreditor yang menuntut pengembalian tetap terlepas dari keberhasilan usaha nasabah.

Namun, perlu diakui secara jujur bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh skema murabahah (jual-beli dengan margin) yang secara fungsional mirip dengan kredit konvensional, dibandingkan skema bagi hasil murni (mudharabah dan musyarakah) yang lebih mencerminkan spirit demokrasi keuangan dan risk-sharing sejati. Tantangan ini memerlukan pembenahan serius agar perbankan syariah tidak sekadar menjadi "kapitalisme berlabel syariah," melainkan benar-benar mewujudkan potensi transformatifnya sebagai instrumen inklusi keuangan yang berkeadilan.

Langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran perbankan syariah sebagai instrumen demokrasi keuangan meliputi pengembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih ramah bagi UMKM tanpa jaminan aset besar, penguatan kapasitas analisis risiko bank syariah untuk dapat menilai kelayakan usaha berbasis proyeksi arus kas dan potensi bisnis (bukan sekadar jaminan aset), serta dukungan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia yang memberikan insentif bagi pengembangan skema pembiayaan bagi hasil murni yang lebih sesuai dengan spirit keadilan dan inklusi keuangan syariah.

D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin (Kaum Lemah) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mustadh'afin—istilah Al-Qur'an yang merujuk pada kaum lemah dan tertindas secara struktural—menjadi kelompok yang secara teologis mendapat perhatian dan keberpihakan khusus dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat yang menegaskan kewajiban menolong dan memberdayakan mereka (QS. Al-Qashash: 5). Dalam konteks ekonomi kontemporer, kelompok mustadh'afin ini paralel dengan kelompok masyarakat unbanked dan underbanked—mereka yang tidak memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal, umumnya masyarakat miskin perkotaan, petani kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro informal.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan Bank Wakaf Mikro, hadir sebagai instrumen konkret untuk menjangkau kelompok mustadh'afin ini melalui skema pembiayaan mikro berbasis syariah yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan formal—seringkali tanpa mensyaratkan jaminan aset (collateral-free), menggunakan pendekatan kelompok tanggung renteng (mirip konsep kafalah/jaminan kolektif dalam fiqh), dan disertai pendampingan usaha yang intensif.

Dari perspektif Pancasila, penjangkauan terhadap mustadh'afin melalui LKMS ini sejalan dengan amanat konstitusional bahwa fakir miskin dipelihara negara (Pasal 34 UUD 1945) dan cita-cita keadilan sosial yang menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok menengah-atas yang telah memiliki akses keuangan formal, melainkan menjangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun (grassroots economy).

Pengalaman Bank Wakaf Mikro yang dikembangkan OJK sejak 2017—yang menyediakan pembiayaan tanpa agunan bagi masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren dengan pendampingan kelompok mingguan—menunjukkan model konkret sinergi antara instrumen filantropi Islam (wakaf sebagai sumber modal awal), kelembagaan keuangan mikro syariah, dan basis komunitas pesantren yang telah memiliki modal sosial dan kepercayaan tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya—sebuah model yang berpotensi direplikasi dan diperluas skalanya untuk menjangkau lebih banyak kelompok mustadh'afin di seluruh Indonesia.

E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi

Kebijakan moneter konvensional umumnya berfokus pada dua tujuan utama: stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan stabilitas sistem keuangan, dengan instrumen utama berupa suku bunga acuan bank sentral. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter menjadi persoalan tersendiri karena bertentangan dengan larangan riba, sehingga sejumlah ekonom Muslim kontemporer (seperti Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi) telah mengembangkan alternatif kebijakan moneter berbasis instrumen non-bunga, seperti Statutory Reserve Requirement yang disesuaikan, Profit Sharing Ratio, dan instrumen berbasis sukuk untuk operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengembangkan instrumen moneter syariah paralel dengan instrumen konvensional, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), yang memungkinkan pengelolaan likuiditas perbankan syariah tanpa bergantung pada mekanisme bunga—sebuah langkah penting menuju kebijakan moneter yang benar-benar integratif, bukan sekadar dualisme paralel yang terpisah antara sistem konvensional dan syariah.

Dari perspektif keadilan distribusi yang menjadi concern utama Pancasila, kebijakan moneter tidak boleh dievaluasi semata dari keberhasilannya menjaga stabilitas harga secara agregat, tetapi juga dari dampak distribusinya terhadap berbagai kelompok masyarakat—misalnya, kebijakan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi dapat menekan sektor riil dan menaikkan pengangguran, yang secara tidak proporsional membebani kelompok pekerja dan pelaku usaha kecil dibandingkan kelompok pemilik modal yang justru diuntungkan oleh suku bunga tinggi melalui instrumen tabungan dan deposito.

Integrasi perspektif Islam dan Pancasila dalam kebijakan moneter menuntut pengembangan kerangka evaluasi yang lebih holistik: bukan hanya mengukur keberhasilan kebijakan moneter dari angka inflasi dan pertumbuhan agregat semata, tetapi juga dari dampak distribusinya terhadap kesejahteraan kelompok rentan, serta dari sejauh mana instrumen moneter yang digunakan sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan riba—sebuah agenda reformasi kebijakan moneter jangka panjang yang memerlukan kajian akademik dan politik yang mendalam serta konsisten.

F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional

Wakaf produktif dan zakat menempati posisi unik dalam arsitektur keuangan Islam karena keduanya berfungsi sebagai instrumen fiskal-sosial yang beroperasi di luar mekanisme pasar konvensional (bukan berbasis pinjam-meminjam dengan bunga, bukan pula berbasis pajak yang dipungut secara koersif oleh negara dalam pengertian konvensional), namun memiliki dampak makroekonomi yang signifikan terhadap redistribusi kekayaan dan stimulasi ekonomi riil di tingkat akar rumput.

Wakaf produktif—wakaf yang asetnya dikelola secara produktif (misalnya wakaf tanah yang dibangun menjadi properti komersial, atau wakaf uang yang diinvestasikan pada sukuk dan instrumen syariah lainnya) dengan hasil investasinya disalurkan untuk kemaslahatan umum—berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan alternatif yang tidak membebani APBN maupun menambah utang negara. Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah per tahun, namun realisasinya masih jauh dari optimal karena keterbatasan literasi, kepercayaan publik, dan infrastruktur kelembagaan nazhir (pengelola wakaf) yang profesional.

Zakat, sebagai instrumen wajib redistribusi 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab, berfungsi sebagai mekanisme countercyclical yang secara alami mendukung stabilitas ekonomi: pada saat kondisi ekonomi baik dan harta masyarakat bertambah, penerimaan zakat pun meningkat, yang kemudian dapat disalurkan kepada kelompok mustahik untuk meningkatkan daya beli mereka—sebuah mekanisme stimulus fiskal alami yang beroperasi tanpa memerlukan intervensi kebijakan diskresioner pemerintah secara langsung.

Sinergi antara wakaf produktif, zakat, dan kebijakan fiskal-moneter konvensional dapat diwujudkan melalui integrasi data antara BAZNAS/LAZ dengan basis data kemiskinan nasional (DTKS) untuk memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan program bantuan sosial pemerintah, pengembangan instrumen investasi wakaf yang terhubung dengan pasar modal syariah (Cash Waqf Linked Sukuk yang telah diluncurkan pemerintah Indonesia sejak 2020), serta penguatan kerangka regulasi yang memungkinkan dana zakat dan wakaf turut berperan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan berskala nasional yang memiliki dampak sosial tinggi.