BAB 11

 A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal dalam kerangka Pancasila bertumpu pada kewenangan negara memungut pajak sebagai kontribusi wajib warga negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan prinsip keadilan yang diwujudkan melalui skema pajak progresif (tarif lebih tinggi bagi penghasilan lebih besar) dan alokasi belanja negara yang diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Sistem fiskal Islam memiliki instrumen yang lebih beragam dan berlapis: zakat sebagai kewajiban tetap dan permanen bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab (bersifat ibadah sekaligus kewajiban fiskal), pajak tambahan atau dharibah yang dapat dipungut penguasa dalam kondisi darurat ketika penerimaan zakat dan sumber pendapatan negara lainnya tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan publik, serta berbagai sumber pendapatan negara Islam klasik lainnya seperti jizyah (pajak dari nonmuslim sebagai kompensasi perlindungan negara, dalam konteks historis tertentu), kharaj (pajak tanah), dan ghanimah/fai' (harta hasil peperangan atau perolehan negara dari sumber lain).

Titik temu mendasar antara kedua sistem terletak pada penegasan bersama bahwa fungsi utama sistem fiskal bukan sekadar mengumpulkan pendapatan negara semata, melainkan mewujudkan keadilan distributif—baik melalui pajak progresif yang membebankan kontribusi lebih besar kepada kelompok mampu (sejalan dengan prinsip zakat yang hanya diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisab/batas kecukupan), maupun melalui alokasi belanja yang diarahkan untuk kelompok yang membutuhkan (delapan asnaf penerima zakat dalam Islam, dan kelompok fakir-miskin-marjinal dalam mandat konstitusional Pasal 34 UUD 1945).

Perbedaan mendasar yang perlu dikelola adalah sifat zakat yang tetap dan tidak dapat diubah besarannya oleh kebijakan politik (sudah ditentukan syariat), berbeda dengan pajak yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan melalui proses politik-legislatif sesuai kebutuhan pembangunan yang dinamis. Harmonisasi keduanya memerlukan desain kebijakan yang menempatkan zakat sebagai instrumen komplementer (bukan substitusi) terhadap sistem perpajakan negara, dengan pengaturan yang jelas mengenai insentif fiskal (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakat) agar tidak terjadi duplikasi beban kontribusi wajib yang memberatkan warga negara Muslim.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Dualisme kewajiban fiskal antara pajak negara dan zakat keagamaan menghadirkan pertanyaan penting dalam konteks negara Indonesia yang berkonstitusi Pancasila namun berpenduduk mayoritas Muslim: apakah kedua kewajiban ini saling tumpang tindih dan memberatkan, ataukah keduanya dapat diposisikan secara komplementer yang saling memperkuat tujuan bersama—kesejahteraan rakyat?

Secara fikih, sebagian ulama kontemporer (seperti Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya Fiqh az-Zakah) berpendapat bahwa dalam konteks negara modern yang telah memungut pajak untuk membiayai fungsi-fungsi negara (pertahanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan) yang secara tradisional juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara Islam, maka pajak tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari dharibah yang secara prinsip dibolehkan syariat dalam kondisi kebutuhan negara (had al-kifayah) yang tidak tercukupi oleh zakat semata—dengan syarat pemungutan pajak tersebut dilakukan secara adil dan digunakan untuk kemaslahatan yang sah, bukan untuk memperkaya penguasa secara pribadi.

Dalam konteks ini, zakat tetap dipertahankan sebagai kewajiban ibadah yang terpisah dan tidak dapat digantikan oleh pajak negara, karena zakat memiliki dimensi spiritual (pembersihan harta dan jiwa) yang tidak dimiliki pajak sekuler, serta memiliki mekanisme penyaluran yang spesifik (delapan asnaf) yang berbeda dari alokasi belanja negara pada umumnya yang lebih luas cakupannya (infrastruktur, pertahanan, birokrasi, dan lain-lain yang tidak seluruhnya termasuk kategori asnaf zakat).

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan insentif berupa pengurangan penghasilan kena pajak bagi zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi merupakan contoh konkret harmonisasi kebijakan yang mengakui dualisme ini tanpa menciptakan beban ganda yang tidak adil bagi warga negara Muslim—sebuah model yang dapat terus disempurnakan melalui integrasi data yang lebih baik antara sistem perpajakan nasional (Direktorat Jenderal Pajak) dan sistem pengelolaan zakat nasional (BAZNAS) untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi kedua sistem kewajiban fiskal ini berjalan optimal dan saling melengkapi.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Bait al-mal dalam sejarah pemerintahan Islam berfungsi sebagai kas negara yang mengelola seluruh pendapatan negara (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) dan mendistribusikannya untuk berbagai kebutuhan publik: gaji pegawai negara dan tentara, pembangunan infrastruktur publik (jalan, irigasi, masjid), santunan bagi fakir miskin dan yatim piatu, serta cadangan darurat negara. Prinsip pengelolaan bait al-mal menekankan akuntabilitas tinggi (khalifah dan pejabat negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta publik ini di hadapan Allah dan rakyat) serta prioritas alokasi yang jelas berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat (dharuriyat didahulukan atas hajiyat dan tahsiniyat).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konteks Indonesia modern menjalankan fungsi yang secara substansial paralel dengan bait al-mal: mengumpulkan pendapatan negara (pajak, PNBP, hibah) dan mendistribusikannya melalui belanja negara untuk berbagai fungsi pemerintahan, dengan prinsip konstitusional bahwa APBN harus digunakan "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Titik temu antara prinsip bait al-mal dan APBN berkeadilan terletak pada penegasan bersama tentang prioritas alokasi anggaran: kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial bagi fakir miskin) harus mendapat prioritas tinggi dalam alokasi anggaran negara, sejalan dengan hierarki maqashid syariah (dharuriyat) maupun mandat konstitusional Pasal 31 dan 34 UUD 1945 tentang hak pendidikan dan jaminan sosial bagi warga negara.

Penerapan prinsip ini dalam praktik penganggaran negara Indonesia dapat diperkuat melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang secara eksplisit mengukur dampak setiap alokasi anggaran terhadap indikator kesejahteraan masyarakat (bukan sekadar penyerapan anggaran), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran anggaran melalui korupsi (sejalan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan bait al-mal), serta pengarusutamaan prinsip keberpihakan pada kelompok rentan (affirmative budgeting) dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan APBN nasional maupun daerah.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan fiskal yang komprehensif dan terintegrasi, tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu instrumen tunggal. Kombinasi instrumen fiskal negara (pajak progresif, subsidi, bantuan sosial, jaminan sosial nasional) dan instrumen fiskal Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) menawarkan pendekatan yang lebih holistik dibandingkan mengandalkan salah satu instrumen semata.

Instrumen fiskal negara memiliki keunggulan dalam hal skala dan jangkauan (APBN mencakup seluruh wilayah dan seluruh warga negara tanpa memandang agama), namun seringkali terkendala birokrasi yang kompleks, potensi kebocoran melalui korupsi, dan keterbatasan fiskal negara yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya di luar pengentasan kemiskinan. Instrumen fiskal Islam memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas penyaluran yang lebih cepat dan personal (lembaga amil zakat dapat merespons kebutuhan mendesak mustahik secara lebih gesit dibandingkan birokrasi bantuan sosial negara), namun terbatas cakupannya (hanya mengikat warga negara Muslim) dan bergantung pada kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat.

Integrasi kedua instrumen ini dapat diwujudkan melalui sinergi kelembagaan antara Kementerian Sosial (program bantuan sosial, PKH, sembako) dengan BAZNAS dan lembaga amil zakat (penyaluran zakat produktif dan konsumtif), menggunakan basis data terpadu (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih maupun celah (gap) penerima bantuan, serta pengembangan skema graduasi kemiskinan yang mengombinasikan bantuan tunai jangka pendek (safety net) dengan pemberdayaan ekonomi produktif jangka panjang (zakat produktif, pembiayaan mikro syariah, pelatihan keterampilan).

Pendekatan integratif ini penting karena kemiskinan bersifat multidimensi—bukan hanya persoalan kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan modal produktif—sehingga memerlukan kombinasi instrumen yang saling melengkapi: instrumen negara untuk menjamin cakupan universal dan jaring pengaman dasar, dan instrumen filantropi Islam untuk memberikan sentuhan personal, pemberdayaan berbasis komunitas, dan percepatan penyaluran yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik/makmur di bawah naungan ampunan Tuhan (QS. Saba: 15)—adalah visi ideal yang sering dirujuk dalam wacana ekonomi Islam Indonesia sebagai gambaran negara yang tidak hanya makmur secara material, tetapi juga diberkahi secara spiritual karena dikelola dengan penuh rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. Visi ini menawarkan kerangka nilai yang dapat menjadi arah tuju bagi konstruksi sistem fiskal nasional yang tidak sekadar berorientasi pada angka-angka pertumbuhan dan penerimaan negara, melainkan pada kemakmuran yang hakiki dan berkah.

Konstruksi sistem fiskal berbasis nilai ini menuntut agar setiap kebijakan perpajakan dan belanja negara dievaluasi bukan hanya dari efisiensi fiskal-teknokratisnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral kepada Tuhan dan rakyat. Praktik penggelapan pajak, mark-up anggaran, dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, dalam kerangka nilai ini, bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan pengkhianatan terhadap amanah yang memiliki dimensi dosa dan pertanggungjawaban akhirat, sebuah perspektif yang berpotensi memperkuat basis moral pemberantasan korupsi di Indonesia melampaui sekadar penegakan hukum positif semata.

Sinergi dengan Pancasila terwujud melalui penegasan bahwa sistem fiskal yang baik (thayyibah) adalah sistem yang mewujudkan sila kelima secara nyata—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—bukan sekadar sistem yang secara teknokratis efisien namun mengabaikan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Ampunan Tuhan (rabbun ghafur) dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai keberkahan kolektif yang hanya dapat diraih ketika pengelolaan keuangan negara dijalankan dengan integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh rakyat, bukan segelintir elite yang berkuasa.

Mewujudkan visi ini dalam praktik memerlukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola fiskal nasional: penguatan sistem pengawasan dan audit yang independen dan berintegritas, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi anggaran negara, transparansi anggaran yang dapat diakses dan dipahami publik secara luas, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam pendidikan dan pembinaan aparatur negara yang mengelola keuangan publik, sehingga pengelolaan fiskal negara benar-benar menjadi wahana mewujudkan kemakmuran yang berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan yang mengintegrasikan nilai Islam dan Pancasila memerlukan visi jangka panjang yang melampaui sekadar penyesuaian teknis kebijakan perpajakan dan belanja negara semata. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) konvensional, yang umumnya berkembang di negara-negara Skandinavia dengan basis pajak tinggi dan jaminan sosial universal, perlu diadaptasi dengan konteks Indonesia yang memiliki basis fiskal lebih terbatas namun memiliki modal sosial-keagamaan yang kuat berupa tradisi filantropi Islam (zakat, wakaf, infak, sedekah) yang jarang dimiliki negara-negara kesejahteraan Barat.

Model negara kesejahteraan Islami-Pancasilais yang diusulkan dalam kerangka ini adalah model hibrida yang menggabungkan jaring pengaman sosial berbasis negara (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial, subsidi) dengan jaring pengaman sosial berbasis komunitas-keagamaan (zakat, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya) yang dikelola secara terintegrasi dan saling melengkapi, alih-alih dua sistem yang berjalan sendiri-sendiri secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai.

Reformasi ini memerlukan beberapa pilar kebijakan: pertama, perluasan basis pajak nasional melalui peningkatan kepatuhan pajak dan perluasan objek pajak yang adil (termasuk pajak kekayaan/wealth tax bagi kelompok super kaya sebagai instrumen tambahan keadilan distributif); kedua, optimalisasi potensi zakat dan wakaf nasional yang selama ini jauh dari realisasi optimal melalui digitalisasi, penguatan kepercayaan publik, dan profesionalisasi kelembagaan; ketiga, integrasi data dan koordinasi kebijakan antara kementerian/lembaga terkait jaminan sosial negara dengan lembaga pengelola zakat-wakaf nasional; dan keempat, penguatan basis nilai (etika dan spiritual) dalam seluruh proses kebijakan fiskal untuk memastikan keberlanjutan komitmen keadilan sosial melampaui pergantian rezim pemerintahan.

Visi akhir dari reformasi ini adalah terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia yang khas—bukan sekadar meniru model negara kesejahteraan Barat yang sekuler-materialistik, melainkan negara kesejahteraan yang berakar pada nilai ketuhanan dan kekeluargaan, di mana jaminan sosial negara dan filantropi keagamaan bersinergi mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus falah (kesejahteraan dunia-akhirat) bagi warga negara yang beriman.