BAB 14

 A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan konstitusional sistem ekonomi Indonesia, memuat empat ayat yang secara substantif memiliki resonansi kuat dengan prinsip ekonomi Islam: ayat (1) tentang asas kekeluargaan (sejalan dengan ta'awun dan syirkah), ayat (2) tentang penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (sejalan dengan konsep milkiyyah 'ammah/kepemilikan publik dalam fiqh siyasah), ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (sejalan dengan konsep khalifah fil ardh dan amanah pengelolaan sumber daya alam), dan ayat (4) hasil amandemen tentang demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (sejalan dengan prinsip tawazun/keseimbangan dan keberlanjutan ekologis dalam Islam).

Sinergi konstitusional ini menegaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam di Indonesia tidak memerlukan perubahan fundamental terhadap konstitusi yang ada, melainkan dapat diwujudkan melalui interpretasi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang lebih optimal dan konsisten dengan semangat aslinya—sebuah pendekatan yang jauh lebih realistis dan sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara Pancasila yang majemuk, dibandingkan upaya formalisasi syariah secara langsung ke dalam konstitusi yang berpotensi menimbulkan polarisasi sosial-politik yang tidak perlu.

Implementasi sinergi ini dalam praktik kebijakan dapat diwujudkan melalui berbagai undang-undang turunan yang secara eksplisit mengakomodasi instrumen ekonomi syariah dalam kerangka Pasal 33—UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk), UU Pengelolaan Zakat, dan UU Wakaf—yang kesemuanya beroperasi dalam bingkai konstitusional yang sama tanpa memerlukan perubahan mendasar terhadap sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Penguatan sinergi konstitusional ini ke depan memerlukan konsistensi interpretasi antara lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terkait ekonomi) dan lembaga legislatif-eksekutif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang benar-benar mewujudkan semangat Pasal 33 secara utuh—termasuk semangat anti-monopoli, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan yang selama ini masih sering terabaikan dalam praktik kebijakan ekonomi yang cenderung pragmatis-teknokratis tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan dan nilai secara memadai.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir: dimulai dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum kuat bagi industri perbankan syariah nasional, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang membuka jalan bagi penerbitan sukuk negara, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memodernisasi tata kelola zakat nasional, hingga Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 yang membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (kemudian menjadi KNEKS) sebagai lembaga koordinasi lintas sektor ekonomi syariah nasional.

Meski demikian, sejumlah tantangan regulasi masih memerlukan pembenahan: fragmentasi kewenangan pengawasan antar-lembaga (OJK untuk perbankan dan pasar modal syariah, Kementerian Agama dan BAZNAS untuk zakat, Badan Wakaf Indonesia untuk wakaf, Kementerian Koperasi untuk BMT dan koperasi syariah) yang seringkali menciptakan tumpang tindih dan celah pengawasan, ketidakkonsistenan standar syariah antar-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dengan praktik implementasi di lapangan, serta harmonisasi yang belum optimal antara regulasi ekonomi syariah dengan regulasi ekonomi konvensional yang telah lebih dahulu mapan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kesenjangan antara semangat regulasi dengan kapasitas implementasi di tingkat daerah—banyak peraturan daerah (perda) yang mengklaim berbasis syariah namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang komprehensif, serta keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah di berbagai lembaga pemerintahan dan yudikatif di seluruh Indonesia.

Ke depan, penguatan regulasi ekonomi syariah nasional memerlukan harmonisasi kelembagaan yang lebih baik melalui penguatan peran koordinatif KNEKS, penyusunan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan konsisten (mengikuti model Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah diinisiasi Mahkamah Agung), peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan ekonomi syariah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi regulasi yang telah ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan industri dan masyarakat yang terus berubah.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

Dharuriyat—kebutuhan pokok/esensial dalam hierarki maqashid syariah yang harus dipenuhi sebagai prioritas tertinggi sebelum kebutuhan sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniyat)—mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, dharuriyat ini dapat diterjemahkan sebagai jaminan negara atas kebutuhan dasar warga negara: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan.

Konstitusi Indonesia memberikan mandat yang sejalan melalui berbagai pasal: Pasal 27 ayat (2) tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28H tentang hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kesemuanya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif (bukan sekadar pasif membiarkan mekanisme pasar bekerja) dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya.

Titik temu antara amanat konstitusi dan konsep dharuriyat ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang gagal menjamin ketahanan pangan nasional, akses kesehatan yang layak, atau pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga negara bukan hanya merupakan kegagalan kebijakan teknokratis, melainkan juga pelanggaran terhadap amanat konstitusional sekaligus pengingkaran terhadap tanggung jawab menjamin dharuriyat yang menjadi kewajiban asasi negara dalam perspektif maqashid syariah.

Implementasi konkret dari sinergi ini dalam kebijakan kontemporer Indonesia dapat dilihat pada berbagai program strategis nasional: program ketahanan pangan melalui swasembada dan diversifikasi pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang mencakup seluruh warga negara, Program Indonesia Pintar untuk menjamin akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta berbagai program bantuan sosial dan subsidi yang diarahkan untuk menjamin daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok—kesemuanya dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari sinergi antara amanat konstitusi dan kewajiban menjamin dharuriyat yang menjadi fondasi bersama Pancasila dan syariah Islam.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

Kebijakan industri halal nasional telah mendapatkan momentum politik yang semakin kuat sejak diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia secara bertahap, serta pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai otoritas resmi penyelenggara sertifikasi halal nasional, menggantikan peran yang sebelumnya didominasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksklusif.

Sebagai agenda pembangunan nasional, industri halal tidak hanya dipandang sebagai isu keagamaan semata, melainkan sebagai strategi ekonomi nasional yang komprehensif: menciptakan lapangan kerja baru di sepanjang rantai nilai halal (dari peternakan dan pertanian bersertifikat halal hingga manufaktur, distribusi, dan ritel), meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia ke pasar negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia, serta memperkuat kedaulatan konsumen Muslim domestik atas produk yang mereka konsumsi sehari-hari.

Tantangan implementasi kebijakan ini meliputi kesiapan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar sertifikasi halal yang memerlukan biaya dan proses administratif tertentu, kapasitas infrastruktur sertifikasi (jumlah lembaga pemeriksa halal dan auditor halal) yang masih perlu diperluas untuk melayani jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia, serta harmonisasi standar halal Indonesia dengan standar internasional agar produk halal Indonesia dapat diterima secara luas di pasar ekspor global.

Untuk mengoptimalkan kebijakan industri halal sebagai agenda pembangunan strategis, diperlukan sinergi lintas kementerian/lembaga (Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BPJPH, dan KNEKS) dalam merumuskan peta jalan (roadmap) pengembangan industri halal nasional yang terintegrasi, insentif fiskal dan pembiayaan yang memudahkan UMKM memperoleh sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal terpadu (Halal Industrial Park) sebagaimana telah mulai dirintis di beberapa daerah, serta promosi dan diplomasi ekonomi yang aktif memposisikan produk halal Indonesia sebagai pilihan utama di pasar halal global yang terus berkembang pesat.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

Efektivitas implementasi kebijakan ekonomi integratif Pancasila-Islam sangat bergantung pada sinergi kelembagaan antara berbagai otoritas yang memiliki kewenangan terkait: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan termasuk perbankan syariah dan pasar modal syariah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang juga mengembangkan instrumen moneter syariah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pembina dan pengawas pengelolaan wakaf nasional.

Sinergi antar-lembaga ini penting karena ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif memerlukan koordinasi lintas sektor: kebijakan moneter Bank Indonesia perlu mempertimbangkan perkembangan industri perbankan syariah yang diawasi OJK, sementara optimalisasi dana zakat dan wakaf yang dikelola BAZNAS dan BWI perlu terintegrasi dengan instrumen keuangan syariah yang diawasi OJK (misalnya melalui skema investasi wakaf pada sukuk negara yang melibatkan Bank Indonesia sebagai agen penerbitan).

Reformasi kelembagaan yang diperlukan mencakup penguatan peran koordinatif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung oleh Presiden sebagai forum tertinggi sinkronisasi kebijakan ekonomi syariah nasional, pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi antar-lembaga untuk memantau perkembangan ekosistem ekonomi syariah secara komprehensif dan real-time, serta harmonisasi regulasi teknis antar-lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri ekonomi syariah.

Visi jangka panjang reformasi kelembagaan ini adalah terciptanya arsitektur kelembagaan ekonomi syariah nasional yang solid, terkoordinasi, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan industri dan masyarakat—sebuah ekosistem kelembagaan yang tidak hanya efektif dalam pengawasan dan regulasi teknis, tetapi juga secara aktif mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia yang telah dibahas pada bab sebelumnya.