BAB 3

 A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi yang berakar pada adat: pola tukar-menukar berbasis kepercayaan komunal, sistem bagi hasil pertanian (paron, maro, mertelu di Jawa), lumbung desa sebagai instrumen ketahanan pangan kolektif, serta jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan kepulauan dengan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Struktur ekonomi ini tidak individualistik; ia tertanam dalam ikatan komunitas (adat, marga, nagari, banjar) yang menempatkan tanah dan sumber daya sebagai milik bersama yang dikelola untuk kemaslahatan kolektif.

Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 dan menguat pada abad ke-13, ia tidak menghapus struktur adat tersebut, melainkan berdialog dan bersenyawa dengannya. Para pedagang Muslim membawa etika muamalah—kejujuran timbangan, larangan riba, akad yang jelas, dan zakat sebagai instrumen redistribusi—yang secara alami menyatu dengan semangat kolektivisme adat. Kesultanan-kesultanan pesisir seperti Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa-Tallo tumbuh sebagai simpul dagang yang menggabungkan hukum niaga Islam dengan hukum adat setempat, melahirkan praktik semacam qanun niaga yang khas Nusantara.

Pertemuan ini melahirkan pola ekonomi yang unik: kepemilikan tanah adat (ulayat) tetap dihormati namun diberi bingkai keadilan syar'i; pasar (bazaar) dikelola dengan pengawasan moral yang mengingatkan pada fungsi hisbah; dan lembaga keagamaan seperti masjid dan pesantren menjadi pusat distribusi zakat, wakaf, dan pendidikan ekonomi umat. Wakaf, misalnya, diserap secara mulus ke dalam tradisi tanah bengkok dan tanah kas desa, karena keduanya sama-sama berbicara tentang aset yang "dibekukan" kepemilikan individualnya demi kepentingan publik lintas generasi.

Warisan ini penting bagi pembentukan sistem ekonomi Pancasila-Islam karena menunjukkan bahwa sintesis antara nilai lokal dan nilai Islam bukan proyek modern yang dipaksakan, melainkan kelanjutan dari proses akulturasi berabad-abad yang telah teruji dalam praktik hidup masyarakat Nusantara.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong adalah salah satu nilai paling purba dan paling bertahan dalam kebudayaan Nusantara: kerja bersama menanam padi, membangun rumah, memperbaiki irigasi (subak di Bali adalah contoh institusional yang sangat matang), hingga menyelenggarakan hajatan. Prinsip ini bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan falsafah hidup bahwa individu tidak dapat—dan tidak sepatutnya—berdiri sendiri di luar tanggung jawab kolektif.

Islam memiliki konsep yang secara substansial paralel: ta'awun (tolong-menolong), yang berakar pada firman Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awun dalam ekonomi Islam terwujud dalam institusi konkret: qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga), zakat dan sedekah, kafalah (jaminan bersama), serta semangat ukhuwah yang mendorong distribusi kekayaan melampaui batas kepentingan pribadi.

Pertemuan gotong royong dan ta'awun menghasilkan sinergi konseptual yang menjadi salah satu pilar utama argumen bahwa Pancasila—khususnya sila kelima dan semangat kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945—tidak asing bagi nilai Islam, bahkan diperkuat olehnya. Bung Hatta secara eksplisit merujuk semangat kekeluargaan dan tolong-menolong sebagai jiwa koperasi Indonesia, dan banyak tokoh pergerakan menempatkan ta'awun sebagai landasan teologis dari semangat itu.

Perbedaan halus yang perlu dicatat: gotong royong bersifat komunal-kontekstual (mengikat siapa saja dalam satu komunitas tanpa syarat keimanan), sedangkan ta'awun memiliki dimensi transenden—ia adalah ibadah yang berpahala dan dibatasi etika (tolong-menolong hanya dalam kebajikan). Justru perbedaan inilah yang memperkaya sintesis: gotong royong memberi wadah sosial-kultural, ta'awun memberi fondasi moral-spiritual yang menjaga agar kerja sama tidak jatuh pada kolusi atau gotong royong dalam keburukan.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908–1945 adalah masa kebangkitan kesadaran kolektif bangsa Indonesia, dan ekonomi menjadi salah satu medan perjuangan paling awal—bahkan mendahului perjuangan politik formal. Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1905 (berkembang luas sejak 1911–1912 di bawah HOS Tjokroaminoto sebagai Sarekat Islam), lahir sebagai respons konkret terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan Belanda yang menekan pedagang pribumi Muslim. Ini adalah organisasi ekonomi berbasis identitas Islam yang sekaligus menjadi cikal-bakal kesadaran nasional.

Perjuangan ekonomi ini berjalan seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa penjajahan bukan hanya persoalan politik, tetapi juga struktur ekonomi eksploitatif (tanam paksa, monopoli dagang VOC dan penerusnya, sistem ijon, dan rentenir kolonial). Nilai-nilai Islam tentang larangan riba dan eksploitasi menjadi bahasa perlawanan yang mudah dipahami rakyat, karena riba dalam praktik kolonial-feodal dirasakan langsung sebagai penghisapan.

Pada periode ini pula lahir organisasi-organisasi Islam modern—Muhammadiyah (1912) dan kemudian Nahdlatul Ulama (1926)—yang meski fokus utamanya keagamaan dan pendidikan, membawa serta agenda pemberdayaan ekonomi umat melalui amal usaha, koperasi, dan lembaga filantropi Islam. Warisan inilah yang kemudian diwariskan kepada perumusan dasar negara: para pendiri bangsa yang berlatar belakang santri dan modernis Islam (seperti KH. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh lain dalam BPUPKI-PPKI) turut mewarnai perdebatan tentang dasar ekonomi negara merdeka.

Puncaknya, semangat ini terinternalisasi dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang disusun dengan pengaruh kuat pemikiran Mohammad Hatta—yang koperasi dan kekeluargaan yang ia usung bergema dengan nilai ta'awun dan anti-riba yang telah lama hidup dalam gerakan ekonomi Islam pra-kemerdekaan.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional sering dibaca murni sebagai narasi politik-nasionalis, namun pembacaan yang lebih dalam menunjukkan bahwa ia juga merupakan refleksi nilai tauhid: kesadaran bahwa martabat manusia bersumber dari kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang setara, bukan dari kasta, ras, atau kedekatan dengan penjajah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak atas ketundukan mutlak—maka penjajahan yang menuntut ketundukan manusia atas manusia lain bertentangan dengan tauhid itu sendiri.

Kesadaran ini menyatu dengan semangat kebersamaan pra-Islam (gotong royong, musyawarah adat) sehingga pergerakan nasional tampil sebagai gerakan lintas golongan: santri, priyayi, abangan, dan berbagai etnis bersatu dalam organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan kemudian partai-partai pergerakan lainnya. Titik temu tauhid dan kebersamaan ini melahirkan format perjuangan yang inklusif namun tetap memiliki jangkar nilai spiritual yang kuat.

Dalam konteks ekonomi, refleksi tauhid ini bermakna bahwa kekayaan alam Nusantara dipahami sebagai amanah Ilahi yang harus dikelola untuk kemakmuran bersama, bukan untuk diperas oleh penguasa kolonial maupun elite pribumi yang berkolusi dengannya. Gagasan ini kelak menjadi benih bagi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat—sebuah rumusan yang jika ditelusuri akarnya, bergema dengan konsep bahwa manusia adalah khalifah yang mengelola bumi sebagai amanah, bukan sebagai pemilik mutlak.

Dengan demikian, Kebangkitan Nasional tidak dapat dilepaskan dari dua sumber nilai yang saling menopang: nilai tauhid yang memberi fondasi transenden bagi kesetaraan dan anti-penindasan, serta nilai kebersamaan yang memberi wadah sosial bagi perjuangan kolektif menuju kemerdekaan ekonomi dan politik.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Sarekat Dagang Islam adalah eksperimen pertama ekonomi kerakyatan berbasis identitas Islam di Indonesia: sebuah upaya konsolidasi pedagang kecil pribumi Muslim untuk melawan monopoli dagang asing melalui kerja sama dagang kolektif, cikal-bakal semangat koperasi. Meski organisasi ini bertransformasi menjadi gerakan politik (Sarekat Islam), warisan ekonominya menanamkan gagasan bahwa kekuatan ekonomi rakyat kecil hanya bisa dibangun melalui solidaritas kolektif, bukan kompetisi individual semata.

Muhammadiyah, sejak awal berdirinya, mengembangkan model ekonomi kerakyatan melalui amal usaha: rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lembaga zakat (Lazismu) yang dikelola secara profesional namun berlandaskan semangat filantropi Islam. Model ini menunjukkan bagaimana dana umat (zakat, infak, wakaf) dapat dikonversi menjadi institusi ekonomi-sosial yang melayani kepentingan publik secara berkelanjutan—sebuah praktik yang relevan dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang menolak akumulasi kapital tanpa fungsi sosial.

Nahdlatul Ulama, dengan basis kultural pesantren dan masyarakat pedesaan, mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui jalur yang lebih akar rumput: koperasi pesantren, lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, dan tradisi bahtsul masail yang secara aktif merumuskan fatwa-fatwa ekonomi kontekstual (misalnya tentang hukum bunga bank, asuransi, dan transaksi modern lainnya). NU juga menjadi salah satu penjaga tradisi wakaf dan tanah pesantren sebagai model kepemilikan kolektif yang tahan lama.

Kontribusi ketiga organisasi ini—meski berbeda pendekatan (dagang-politik, modernis-filantropis, dan tradisionalis-akar rumput)—bersama-sama membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia: sebuah model ekonomi yang mengutamakan pemberdayaan kolektif, keadilan distribusi, dan penolakan terhadap eksploitasi, yang kelak menjadi salah satu inspirasi utama perumusan Pasal 33 UUD 1945 dan konsep ekonomi Pancasila.