BAB 6

 A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

Falah dalam ekonomi Islam adalah konsep kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi dunia (falah fi al-dunya: kecukupan materi, kesehatan, keamanan, kehormatan) sekaligus dimensi akhirat (falah fi al-akhirah: keselamatan dan kebahagiaan abadi). Konsep ini secara mendasar berbeda dari ukuran kesejahteraan konvensional yang hanya berfokus pada dimensi material-duniawi (pendapatan, konsumsi, kekayaan), karena falah menuntut agar pencapaian kesejahteraan material tidak dikejar dengan mengorbankan dimensi spiritual dan etis.

Keadilan sosial dalam Pancasila, sebagaimana termaktub dalam sila kelima dan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 ("...memajukan kesejahteraan umum..."), menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan bernegara yang harus dinikmati "bagi seluruh rakyat Indonesia"—sebuah penegasan eksplisit terhadap pemerataan, bukan sekadar rata-rata statistik nasional yang bisa menyembunyikan ketimpangan struktural yang tajam.

Titik temu antara falah dan keadilan sosial terletak pada penolakan keduanya terhadap paradigma kesejahteraan yang reduksionis-materialistik. Falah menuntut agar kesejahteraan diukur secara multidimensi (material dan spiritual), sementara keadilan sosial Pancasila menuntut agar kesejahteraan diukur secara inklusif (seluruh rakyat, bukan sebagian). Ketika digabungkan, keduanya menghasilkan paradigma kesejahteraan yang menuntut baik keluasan cakupan (semua rakyat) maupun kedalaman dimensi (material dan spiritual)—sebuah standar yang jauh lebih tinggi dan lebih manusiawi dibandingkan ukuran pertumbuhan ekonomi semata.

Implikasi praktisnya, kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan PDB tanpa memperhatikan pemerataan (yang melanggar keadilan sosial Pancasila) atau tanpa memperhatikan dimensi non-material seperti kohesi sosial, ketenangan spiritual, dan keharmonisan keluarga (yang melanggar falah) akan dianggap gagal secara normatif oleh kedua sistem nilai ini, meski secara statistik konvensional tampak "berhasil".

B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh sarjana kontemporer seperti Jasser Auda dan Umer Chapra, mengidentifikasi lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyyat al-khams) yang harus dilindungi oleh setiap kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi: hifz al-din (perlindungan agama/keyakinan), hifz al-nafs (perlindungan jiwa/nyawa), hifz al-'aql (perlindungan akal/pikiran), hifz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifz al-mal (perlindungan harta).

Kerangka ini memiliki korespondensi yang mengejutkan dekat dengan pilar-pilar Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Human Development Index) yang menjadi ukuran utama pembangunan manusia Indonesia: dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat, berkorespondensi dengan hifz al-nafs), dimensi pendidikan (pengetahuan, berkorespondensi dengan hifz al-'aql), dan dimensi standar hidup layak (berkorespondensi dengan hifz al-mal). Dua dimensi maqashid lainnya—hifz al-din dan hifz al-nasl—melampaui cakupan IPM konvensional namun sangat relevan dengan agenda pembangunan Indonesia yang menekankan kerukunan umat beragama (hifz al-din secara plural, bukan hanya untuk satu agama) dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial dasar (hifz al-nasl).

Korespondensi ini membuka peluang metodologis yang signifikan: kerangka maqashid syariah dapat digunakan untuk memperkaya indikator pembangunan manusia Indonesia dengan dimensi yang selama ini kurang terukur oleh IPM konvensional, seperti kualitas kerukunan beragama, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta kesehatan mental dan spiritual masyarakat—dimensi-dimensi yang semakin diakui penting oleh literatur pembangunan global namun sulit diukur dengan indikator ekonomi konvensional.

Dengan demikian, maqashid syariah bukan sekadar kerangka fikih yang eksklusif berlaku bagi umat Islam, melainkan dapat difungsikan sebagai kerangka analitis universal yang memperkaya paradigma pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan, sejalan dengan semangat Pancasila yang menghendaki pembangunan manusia seutuhnya (jasmani dan rohani, individual dan sosial).

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Kemiskinan dalam perspektif Islam dipahami bukan sekadar kekurangan materi, melainkan juga sebagai ancaman terhadap iman (kemiskinan dikhawatirkan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran, sebagaimana disinyalir dalam sejumlah riwayat), martabat, dan kemampuan menjalankan kewajiban agama secara layak. Islam menyediakan instrumen struktural untuk mengatasi kemiskinan—zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan riba yang mencegah jebakan utang bagi kaum miskin—yang dirancang bukan sebagai amal karitatif sesaat, melainkan sebagai sistem redistribusi struktural yang terintegrasi dalam kewajiban keagamaan.

Dalam kerangka Pancasila dan konstitusi Indonesia, kemiskinan dipahami sebagai kegagalan negara memenuhi amanat "memajukan kesejahteraan umum" dan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas kehidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945). Negara diberi mandat aktif—bukan pasif—untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sebuah mandat yang jauh lebih kuat dibandingkan negara kesejahteraan minimalis ala liberalisme klasik.

Kesenjangan (inequality) dan ketergantungan (dependency) adalah dua wajah lain dari persoalan kemiskinan yang sering luput dari perhatian kebijakan yang hanya fokus pada pengentasan kemiskinan absolut. Kesenjangan struktural—di mana sekelompok kecil elite menguasai proporsi kekayaan yang sangat besar sementara mayoritas rakyat hidup pas-pasan—ditolak baik oleh semangat anti-monopoli/anti-kanz al-mal Islam maupun oleh cita-cita keadilan sosial Pancasila yang eksplisit menolak konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Ketergantungan, baik dalam bentuk ketergantungan individu pada bantuan sosial yang berkepanjangan tanpa pemberdayaan, maupun ketergantungan struktural bangsa pada kekuatan ekonomi asing (yang menjadi kekhawatiran mendalam Bung Hatta dalam merumuskan Pasal 33), juga menjadi perhatian bersama. Islam menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui kerja produktif (zakat idealnya diarahkan untuk pemberdayaan, bukan sekadar konsumsi karitatif jangka pendek—sebagaimana konsep zakat produktif yang kini banyak dikembangkan lembaga amil zakat modern), sementara Pancasila melalui semangat kemandirian bangsa (berdikari) menolak ketergantungan struktural yang melanggengkan posisi subordinat Indonesia dalam ekonomi global. Analisis integratif atas ketiga persoalan ini menuntut kebijakan yang tidak sekadar karitatif jangka pendek, tetapi transformatif dan memberdayakan dalam jangka panjang.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator kesejahteraan telah lama dikritik secara global karena kegagalannya menangkap dimensi distribusi (PDB tinggi bisa disertai ketimpangan ekstrem), dimensi kualitatif (PDB tidak mengukur kebahagiaan, kohesi sosial, atau kesehatan mental), dan dimensi keberlanjutan (PDB dapat meningkat melalui eksploitasi sumber daya alam yang merusak keberlanjutan jangka panjang). Kritik ini telah melahirkan berbagai alternatif indikator global seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan Dunia (World Happiness Index), dan Gross National Happiness ala Bhutan.

Paradigma falah dalam Islam dan keadilan sosial dalam Pancasila memberikan basis normatif yang kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan indikator kesejahteraan holistik yang khas, tidak sekadar mengadopsi indikator dari luar. Indikator semacam ini dapat menggabungkan dimensi maqashid syariah (kesehatan spiritual, ketahanan keluarga, kerukunan beragama) dengan dimensi keadilan sosial Pancasila (pemerataan, akses terhadap layanan dasar, partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui musyawarah).

Beberapa elemen konkret yang dapat diintegrasikan meliputi: rasio gini yang lebih tegas sebagai ukuran keberhasilan pembangunan (bukan sekadar pertumbuhan PDB per kapita), tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai proksi partisipasi ekonomi yang berkeadilan, indeks ketahanan keluarga dan kohesi sosial, indeks kerukunan umat beragama, serta indikator keberlanjutan ekologis (jejak karbon, deforestasi, kualitas lingkungan hidup) sebagai representasi tanggung jawab kekhalifahan lintas generasi.

Pengembangan indikator semacam ini bukan sekadar latihan akademik, melainkan memiliki implikasi kebijakan yang nyata: ketika indikator keberhasilan pembangunan diperluas melampaui PDB, insentif kebijakan pemerintah daerah dan nasional pun akan bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pengejaran kesejahteraan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan—sebuah pergeseran paradigma yang sejalan dengan visi jangka panjang baik ekonomi Islam maupun ekonomi Pancasila.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Peran negara dalam ekonomi Pancasila dirumuskan melalui konsep demokrasi ekonomi yang menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pelaku (melalui BUMN) yang bertugas menjaga agar mekanisme pasar tidak melahirkan ketimpangan destruktif, sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945. Negara diberi wewenang menguasai cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan untuk mematikan inisiatif swasta, melainkan untuk memastikan bahwa sektor-sektor vital tersebut melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan kepentingan segelintir pemilik modal.

Dalam tradisi Islam klasik, fungsi pengawasan pasar ini dijalankan oleh institusi hisbah—lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan pelaku pasar terhadap etika muamalah: mencegah kecurangan timbangan, manipulasi harga, penimbunan barang, dan praktik riba terselubung. Muhtasib (petugas hisbah) memiliki wewenang untuk melakukan intervensi langsung di pasar, termasuk menetapkan harga dalam kondisi darurat (tas'ir) ketika terjadi monopoli atau manipulasi yang merugikan kepentingan umum, meski dalam kondisi normal harga diserahkan pada mekanisme pasar yang adil.

Titik temu antara demokrasi ekonomi Pancasila dan wilayah hisbah Islam terletak pada keduanya menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadi penonton pasif terhadap mekanisme pasar, melainkan harus menjadi regulator aktif yang menjaga agar pasar berfungsi secara adil bagi semua pihak. Perbedaannya terletak pada cakupan otoritas: demokrasi ekonomi Pancasila memberi negara modern kewenangan yang lebih luas dan sistemik (kebijakan fiskal-moneter, BUMN, regulasi sektoral), sementara hisbah secara historis lebih berfokus pada pengawasan mikro di tingkat pasar harian.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, sintesis kedua fungsi ini dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga-lembaga regulator sektoral (OJK, KPPU, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional) yang menjalankan fungsi hisbah modern—mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap etika bisnis yang berkeadilan—sekaligus tetap berada dalam kerangka demokrasi ekonomi Pancasila yang menempatkan kepentingan rakyat banyak sebagai tujuan akhir dari seluruh regulasi tersebut, bukan sekadar stabilitas makroekonomi teknokratis semata.