BAB 7

 A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Penting untuk menegaskan sejak awal bahwa sintesis ekonomi Pancasila-Islam tidak boleh direduksi menjadi sekadar "jalan tengah" (middle way) dalam pengertian kompromi mekanis antara kapitalisme dan sosialisme—seolah-olah sistem ini adalah rata-rata aritmetik dari dua ideologi yang saling bertentangan. Reduksi semacam ini justru mengkhianati orisinalitas kedua sistem nilai yang menyusunnya, karena baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam mengklaim diri sebagai sistem yang lahir dari premis ontologis-epistemologis yang secara fundamental berbeda dari kedua ideologi besar tersebut, bukan sekadar variasi kadar dari keduanya.

Ekonomi Pancasila-Islam berangkat dari premis bahwa manusia adalah makhluk ber-Tuhan (bukan sekadar homo economicus yang rasional-egois ala kapitalisme, maupun sekadar makhluk kelas ala sosialisme-materialisme-historis), yang hidup dalam jaringan tanggung jawab kolektif (bukan individu atomistik ala liberalisme, maupun individu yang dilebur total ke dalam kolektif ala komunisme), dan yang mengelola sumber daya sebagai amanah (bukan sebagai objek kepemilikan mutlak ala kapitalisme ekstrem, maupun sebagai milik negara mutlak ala sosialisme-negara ekstrem).

Karena itu, sistem ini lebih tepat dipahami bukan sebagai titik tengah pada satu spektrum linear kapitalisme-sosialisme, melainkan sebagai sistem yang berdiri pada sumbu nilai yang berbeda sama sekali—sumbu yang berporos pada ketuhanan, moralitas, dan kemaslahatan kolektif, di mana pertanyaan "berapa persen kapitalisme dan berapa persen sosialisme" menjadi pertanyaan yang salah kerangka (misframed question), karena sistem ini tidak disusun dengan mencampur kedua ideologi tersebut, melainkan dengan menimbang setiap kebijakan dan institusi ekonomi dari kesesuaiannya dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan pemahaman ini, ekonomi Pancasila-Islam dapat mengadopsi elemen mekanisme pasar (efisiensi alokasi sumber daya) tanpa menjadi kapitalistik, dan dapat mengadopsi elemen peran negara yang kuat (BUMN, regulasi, redistribusi) tanpa menjadi sosialistik—karena adopsi tersebut bukan didasarkan pada kesetiaan ideologis pada salah satu kutub, melainkan pada pertimbangan pragmatis-etis tentang instrumen mana yang paling sesuai untuk mewujudkan maqashid syariah dan keadilan sosial Pancasila dalam konteks tertentu.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas ekonomi Pancasila-Islam terletak pada tiga lapis sumber yang saling menopang. Lapis pertama adalah akar lokal: kearifan Nusantara berupa gotong royong, sistem kepemilikan komunal-adat, tradisi musyawarah desa, dan pengalaman historis perjuangan ekonomi kerakyatan sejak masa Sarekat Dagang Islam hingga gerakan koperasi pasca-kemerdekaan. Akar ini memberikan sistem ini karakter kontekstual yang khas Indonesia, tidak dapat begitu saja dicangkokkan ke negara lain tanpa penyesuaian.

Lapis kedua adalah nilai universal Islam: tauhid, keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), larangan eksploitasi (riba, ihtikar, gharar), dan maqashid syariah, yang meski bersumber dari wahyu, secara substantif diklaim bersifat rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam)—berlaku dan relevan bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas pada umat Islam semata. Lapis ini memberikan sistem ini jangkar nilai transenden yang menjaga konsistensi moral jangka panjang, tidak mudah tergerus oleh tren ideologis sesaat.

Lapis ketiga adalah konteks global: tantangan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi global, krisis iklim, disrupsi teknologi finansial (fintech, cryptocurrency), dan tekanan hegemoni kapitalisme neoliberal yang menuntut setiap negara berkembang untuk merumuskan responsnya sendiri. Ekonomi Pancasila-Islam, dengan dua lapis sumber nilai yang kokoh (lokal dan universal-Islam), memiliki modal yang kuat untuk merumuskan respons yang otentik terhadap tantangan global ini—misalnya melalui pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi ekonomi biru/hijau berkelanjutan, atau melalui penguatan koperasi dan UMKM berbasis syariah sebagai benteng terhadap disrupsi ekonomi digital yang cenderung oligopolistik.

Orisinalitas tiga lapis ini menjadikan ekonomi Pancasila-Islam bukan sekadar produk impor yang di-Indonesia-kan atau di-Islam-kan secara kosmetik, melainkan sebuah konstruksi yang genuinely genesis dari pertemuan sejarah, teologi, dan tantangan zaman yang spesifik dialami bangsa Indonesia.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Sistem ekonomi Pancasila-Islam mengakui tiga tipe kepemilikan yang hidup berdampingan secara harmonis, alih-alih mempertentangkan satu dengan yang lain sebagaimana lazim dalam perdebatan kapitalisme-sosialisme klasik. Kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah) diakui dan dilindungi sebagai bagian dari fitrah manusia dan salah satu maqashid syariah (hifz al-mal), sekaligus dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak milik pribadi. Namun, baik Islam maupun Pancasila menegaskan bahwa kepemilikan individu ini memiliki fungsi sosial (sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan agraria Indonesia) dan kewajiban etis-teologis (zakat, larangan menimbun, larangan riba dalam pemanfaatannya).

Kepemilikan kolektif (al-milkiyyah al-jama'iyyah) diwujudkan melalui institusi seperti koperasi, wakaf, dan harta bersama komunitas adat, yang dikelola bersama untuk kemaslahatan kolektif tanpa sepenuhnya menjadi milik negara maupun milik individu tertentu. Wakaf, misalnya, adalah bentuk kepemilikan yang secara unik "dibekukan" dari sirkulasi kepemilikan privat maupun negara, didedikasikan permanen untuk kemaslahatan umum lintas generasi—sebuah konsep yang memiliki paralel kuat dengan tanah ulayat dan tanah kas desa dalam tradisi Nusantara.

Kepemilikan negara (al-milkiyyah al-'ammah/milkiyyah ad-dawlah) diwujudkan melalui penguasaan negara atas cabang produksi vital dan kekayaan alam sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945, yang dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai perluasan dari konsep fai' dan kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang dalam fiqh siyasah dikelola oleh negara (waliyy al-amr) untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa secara pribadi.

Yang menyatukan ketiga tipe kepemilikan ini dalam sintesis Pancasila-Islam adalah kesadaran bahwa seluruhnya—individu, kolektif, maupun negara—beroperasi dalam bingkai amanah Ilahi (khilafah) yang lebih besar: bahwa pada hakikatnya tidak ada kepemilikan manusia yang bersifat mutlak, karena kepemilikan mutlak hanya milik Allah (QS. An-Nur: 33, "dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu"), sehingga baik individu, koperasi, maupun negara pada akhirnya adalah pemegang amanah (mustakhlaf) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Untuk memahami posisi unik ekonomi Pancasila-Islam, penting melakukan perbandingan sistematis lintas lima paradigma pada beberapa dimensi kunci. Pada dimensi kepemilikan, kapitalisme menekankan dominasi kepemilikan privat, sosialisme menekankan dominasi kepemilikan negara/kolektif, ekonomi Islam mengakui pluralitas kepemilikan (individu, wakaf, negara) dalam bingkai tauhid, ekonomi Pancasila mengakui pluralitas serupa (negara, koperasi, swasta) dalam bingkai kekeluargaan konstitusional, dan sistem integratif menggabungkan keduanya menjadi kerangka kepemilikan plural yang dilandasi baik nilai ketuhanan maupun konstitusi kebangsaan.

Pada dimensi mekanisme koordinasi ekonomi, kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar bebas sepenuhnya, sosialisme mengandalkan perencanaan terpusat, ekonomi Islam mengandalkan pasar yang diatur etika muamalah (pasar bebas namun bermoral), ekonomi Pancasila mengandalkan demokrasi ekonomi (pasar dengan intervensi negara berkeadilan), dan sistem integratif menyatukan pasar-bermoral dan demokrasi-ekonomi menjadi satu mekanisme koordinasi yang menempatkan etika dan keadilan sebagai batas normatif atas kebebasan pasar.

Pada dimensi tujuan akhir, kapitalisme berorientasi pada maksimalisasi utilitas dan pertumbuhan, sosialisme berorientasi pada kesetaraan material dan penghapusan kelas, ekonomi Islam berorientasi pada falah (kesejahteraan dunia-akhirat), ekonomi Pancasila berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan sistem integratif menyatukan falah dan keadilan sosial menjadi paradigma kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual sekaligus.

Pada dimensi sikap terhadap eksploitasi dan pasar bebas, kapitalisme relatif permisif terhadap ketimpangan sebagai konsekuensi wajar pasar bebas, sosialisme menolak pasar bebas hampir sepenuhnya demi kesetaraan, ekonomi Islam menolak eksploitasi spesifik (riba, gharar, ihtikar) namun tetap mengakui pasar, ekonomi Pancasila menolak monopoli dan ketimpangan destruktif namun tetap mengakui usaha swasta, dan sistem integratif menggabungkan kedua penolakan spesifik ini menjadi kerangka regulasi yang komprehensif terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi, baik yang berbasis struktur pasar maupun struktur transaksi finansial.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat dirumuskan ciri-ciri khas yang membedakan sistem ekonomi Pancasila-Islam dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Pertama, sistem ini bersifat teosentris-konstitusional: berlandaskan pada nilai ketuhanan (baik dalam rumusan tauhid maupun sila pertama Pancasila) yang diformalkan melalui kerangka hukum konstitusional negara, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum sekaligus kekuatan motivasional secara spiritual bagi warga negara yang religius.

Kedua, sistem ini bersifat pluralistik-kepemilikan: mengakomodasi kepemilikan individu, kolektif (koperasi/wakaf), dan negara secara berdampingan tanpa mempertentangkan satu dengan yang lain, dengan proporsi yang disesuaikan pada sektor dan konteks tertentu (misalnya sektor vital dikuasai negara, sektor produktif umum terbuka bagi swasta dan koperasi, sektor filantropi-sosial dikelola melalui wakaf dan zakat).

Ketiga, sistem ini bersifat etis-substantif dalam mendefinisikan keadilan: menolak keadilan yang murni formal-prosedural maupun murni egaliter-matematis, dan menuntut keadilan yang memperhatikan kebutuhan riil kelompok rentan (adl wa ihsan bertemu keadilan sosial) sebagai basis kebijakan redistribusi, baik melalui instrumen negara (pajak, subsidi, jaminan sosial) maupun instrumen filantropi keagamaan (zakat, wakaf, infak).

Keempat, sistem ini bersifat anti-eksploitatif secara komprehensif: menggabungkan kerangka hukum persaingan usaha modern (anti-monopoli) dengan kerangka etika muamalah Islam (anti-riba, anti-gharar, anti-ihtikar) menjadi satu kerangka regulasi yang menyasar segala bentuk eksploitasi ekonomi, baik yang bersumber dari struktur pasar maupun struktur transaksi finansial.

Kelima, sistem ini bersifat berkelanjutan lintas generasi: memandang sumber daya alam sebagai amanah kekhalifahan yang harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang, sejalan dengan tafsir konstitusional kontemporer atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dan keenam, sistem ini bersifat holistik dalam mengukur keberhasilan: menolak PDB sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan, dan menuntut indikator kesejahteraan yang mencakup dimensi material, sosial, spiritual, dan ekologis sekaligus—sebuah standar keberhasilan yang jauh lebih menyeluruh dan manusiawi dibandingkan paradigma pembangunan konvensional yang direduksi pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Keenam ciri khas ini secara bersama-sama menegaskan bahwa ekonomi Pancasila-Islam layak diklaim sebagai "sistem sendiri" yang orisinal, koheren, dan relevan bagi tantangan pembangunan Indonesia di masa kini dan masa depan.